KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

                                                 

Review Jurnal Ekonomi Koperasi (1)

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN

KOPERASI DAN UMKM

Oleh : Teuku Syarif Dan RR.Retno Satyastuti

    

                                                           REVIEW 1

LATAR BELAKANG

Era reformasi yang diharapkan menjadi angin segar untuk memberdayakan

Koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (KUMKM) ternyta tidak

membawa perubahan.yang berarti bagi kelompok usaha tersebut Setelah lebih dari

satu dasawarsa reformasi berjalan dan perekonomian nasional berdasarkan

berbagai indikator makro ekonomi dinyatakan semakin membaik, kondisi dan

eksistensi Koperasi dan UMKM dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung

menurun. Secara nominal atau pada harga berlaku dari berbagai indikator bisnis

kinerja koperasi dan UMKM memang terlihat meningkat, tetapi pada harga tetap

atau dinilai dari kualitas usahanya, kondisi kelompok ini ternyata semakin terpuruk.

Hal yang demikian antara lain diindikasikan dari semakin kecilnya rata-rata skala

usaha dan memburuknya kualitas hidup terutama di kalang usaha mikro. Rata-rata

skala usaha pada harga berlaku meningkat dari dari Rp 18,79 juta di tahun 2004

menjadi Rp 23,75 juta di tahun 2008. Tetapi pada harga tetap menurun dari 18,79 jt

menjadi Rp 17,56 juta. Demikian juga indeks kesejahteran kalangan ini menurun

dari 1,7 pada tahun 1999 menjadi 1,42. di tahun 2008. Disisi yang lain sumbangan

Koperasi UMKM terhadap PDRB juga menurun dari 54,89 % pada tahun 1999

menjadi 51, 76 % ditahun 2008.

Sejalan dengan keterpurukan UMKM, Kondisi dan eksistensi Koperasi ter

nyata lebih buruk lagi. Hal ini diindikasi dari menurunnya peran koperasi di bebe

rapa sektor perekonomian antara lain disektor tanaman pangan. Peran serta

koperasi dalam penyediaan sarana produksi menurun dari 73,94 % ditahun 1998

menjadi 4,61 % pada tahun 2008. Demikian juga disektor perkebunan, perikanan

dan peternakan peran koperasi dalam penyediaan sarana produsi menurun dari

7,84 % menjadi 3,12.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut memang pemerintah telah

mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan koperasi

dan UMKM, namun berbagai program dan kebijakan tersebut setelah lebih dari

enam puluh tahun belum mampu mengangkat ekstensi dan kesejahteraan Koperasi

dan UMKM. Beberapa waktu belakangan ini kondisi koperasi dan UMKM semakin

terpuruk. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa program-program yang

dilaksanakan belum berhasil membantu Koperasi dan UMKM. Kondisi nyata

menunjukkan Koperasi dan UMKM dihadapkan pada berbagai permasalahan baik

yang bersumber dari kondisi Internal UMKM maupun dari lingkungannya terutama

yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.

2. Perumusan Masalah

Pokok masalah yang akan dicarikan solusinya melalui pengkajian ini adalah “

Ketidakmampuan atau ketidakefektifan program-program pemberdayaan koperasi

dan UMKM yang bersumber dari pemerintah, baik yang dilaksanakan oleh

Kementerian Koperasi dan UMKM, maupun Instasi Sektoral Vertikal atau instansi

teknis dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dari Daftar

Inventarisasi Masalah Koperasi dan UMKM yang disusun oleh Kementerian

Koperasi dan UKM tahun 2009, diketahui banyaknya inkonsistensi programprogram

pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan permasalahan yang dihadapi

di lapangan. Inkonsistensi ini terjadi baik dalam program-program bentuk fisik

maupun non fisik sehingga tingkat keberhasilannya tidak optimal.

Dalam rangka memberdayakan koperasi dan UMKM serta mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya pembangunan, maka masalah masalah tersebut seharus

nya segera diselesaikan melalui penyusunan perencanaan program yang sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM di lapangan. Mengingat

sumberdaya yang dimiliki pemerintah adalah terbatas dan banyaknya masalah

yang dihadapi, maka sangat perlu dilakukan kajian / penelitian tentang “Analisa

Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”.

3. Tujuan Penelitian

1) Mengukur tingkatan, penyebaran dan dampak masalah yang dihadapi oleh

koperasi dan UMKM

2) Menyusun skala prioritas masalah pemberdayaaan koperasi dan UMKM

untuk dipecahkan sesuai dengan kepentingan dan dampak dari pemecahan

masalah tersebut untuk menguptimalkan upaya pemberdayaan koperasi dan

UMKM di lapangan

4. Manfaat Penelitian

Mendapatkan skala prioritas masalah yang harus dipecahkan untuk digunakan

sebagai masukan dalam penyusunan program-program pemberdayaan kope

rasi dan UMKM

5. Metodologi

Kajian ini merupakan penelitian analisis terhadap Daftar Inventarisasi

Masalah yang telah disusun oleh Kementerian Koperasi dan UMK tahun 2009 .

Penetapan sklala prioritas dilakukan dengan : 1) Pengisian daftar pertanyaan

terstruktur tentang masalah-masalah yang dihadapi koperasi dan UMKM : 1)

Diskusi tentang tingkatan masalah, luas dampak dan keterkendalian masalah

dalam forum Focus Group Diskusi (FGD) dan 3) penarikan kesimpulan prioritas

masalah dengan menggunakan Model analisis Skala prioritas. Penilaian terhadap

tingkatan dampak dan keterkendalian masalah dilakukan dengan menggunakan

metoda Delphi (delphi methode). Untuk menilai tingkat kepentingan penyelesaian

masalah digunakan teknik skor (skoring). Diskusi dilakukan di tingkat pusat dan di

daerah. Lokasi kajian adalah Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Barat dan

Propinsi Jawa Barat

6. Hasil Pengamatan

6.1. Prioritas Sangat Penting.

1). Idiologis Normatif Koperasi

Dari aspek internal koperasi kelompok masalah Idiologis normatif koperasi

menempati urutan pertama sebagai masalah sangat penting yang harus sesegera

mungkin diselesaikan. Akar masalah ini menimbulkan dampak luas yang

diindikasikan dari banyaknya masalah besar yang ditimbulkan antara lain : (1)

Koperasi tidak mempunyai daya tarik sebagai sarana penghimpun ekonomi karena

lebih dipromosikan sebagai lembaga yang ideal tidak mencari keuntungan dan

berwatak sosial : (2) Rumusan tujuan fungsi dan peran koperasi terlalu ideal tidak

sesuai dengan kapasitas sebenarnya : (3) Badan usaha koperasi tidak memiliki

budaya perusahaan yang kondusif bagi aktualisasi diri ditengah realita

perekonomian yang sedang berkembang.

2). Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Masalah kebijakan pembangunan ekonomi sangat penting untuk segera

diselesaikan karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Beberapa masalah

menonjol yang merupakan derivasi dari masalah ini adalah : (1) Banyak kebijakan

yang menyebabkan penguasaan sumberdaya potensial oleh koperasi dan UMKM

sedikit ; (2) Fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan peran koperasi

dan kelompok Usaha mikro dan kecil. ; (3) Arah kebijakan ekonomi belum

mengindikasikan pentingnya peran Koperasi dan UMKM : (4) Kebijakan dibidang

ekspor, impor dan distribusi barang mengarah pada monopoli ; (5) kebijakan fiskal

yang cenderung meng ikuti keinginan ekonomi pasar (Globa lisasi perekonomian).

Mempersulit posi Koperasi dan UMKM

3). Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kelompok masalah ini menempati urutan ke tiga dalam kelompok masalah

penting yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya Beberpa masalah yang perlu

mendapat perhatian dalam kelompok masalah ini adalah : (1) Program-program

pemberdayaan koperasi dan UMKM sering dirancang hanya berdasarkan isyu dan

sinya lemen, tetapi bukan didasarkan pada akar masalahnya ; (2) Sebagian besar

program dirancang dalam lingkup makro, tetapi dilaksa nakan dalam lingkup lokal ;

(3) Penentuan skala prioritas pelaksanaan program belum didasarkan pada

metoda yang valid. : (4) Desain program belum memberikan gambaran yang jelas

apa untuk pertumbuhan atau pemerataan. : (5) Program pemberdayaan Koperasi

UMKM belum disesuai dengan kondisi fisik lingkungan. dan ; (6) Sosialisasi

program belum optimal karena sering lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah

pusat.

4). Koordinasi Pemberdayaan Koperasidan UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam kelompok sangat penting untuk segera

diselesaikan karena berhubungan langsung dengan optimalitas pemanfaatan

sumberdaya pemba ngunan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam

kelompok ini adalah : (1) Pola pembangunan Sektoral tidak selalu maching

dengan kepentingan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. : (2) Pelaksanaan

program sektoral diori entasikan pada tujuan pembangunan sek toral dan kurang

memperhatikan kepen tingan pemberdayaan Kope rasi UMKM : (3) Kebijakan

sektoral sangat kentara berorientasi ego sektoral, sehingga tolok ukur keberhasilan

tidak sesuai dengan kepentingan Koperasi dan UMKM : (4) Koordinasi

pemberdayaan KUMKM sulit dibangun, karena hubungan in teraksi antar

komponen sistem koordinasi tidak terdefinisi dengan baik : (5) Rendahnya

koordinasi pelaksanaan program antar sektor menyebabkan terjadinya tumpang

tindih program. ; (6) Sumber dan mekanisme penyaluran bantuan program sangat

beragam dan (7) : Antara stake hoder tidak ada kesamaan persepsi dalam

menafsirkan arti dan fungsi koper

6.2. Kelompok Prioritas Penting

1). Kelembagaan Koperasi

Masalah kelembagaan koperasi termasuk dalam katagori penting untuk

segera diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang ada dalam kelompok ini

adalah : (1) Gerakan koperasi di Indonesia sangat terfragmentasi sehingga tidak

memiliki sinerji untuk bersaing dalam pasar ; (2) Koperasi cenderung berperilaku

biro kratis akibat adanya penugasan untuk melak sanakan program yang diproteksi

pe merintah : (3) Kualitas sumberdaya manusia dilingkungan koperasi baik dari

pemahaman perkoperasian maupun bisnis umum nya rendah : (4) Sistem

manajemen operasional usaha masih dijalankan secara manual :

2). Kelompok masalah ini termasuk dalam katogori penting untuk diselesaikan

karena secara langsung menentukan kemapuan UMKM dalam berusaha dan

mengembangkan usahanya. Adapun masalah-masalah yang ada dalam kelompok

ini adalah : (1) UMKM tidak siap untuk menanggung resiko kegagalan usaha.

sehingga sulit untuk dapat masuk dalam suatu kegiatan usaha yang berpotensi

untuk dikembangkan : (2) Rasa cepat puas akan apa yang telah diperoleh. Menye

babkan UMKM jarang berfikir untuk memperluas usahanya : Rendahnya penge

tahuan UMKM dibidang produksi. menyebabkan produk UMKM sulit untuk ber

kembang

3). Usaha Koperasi

Masalah usaha koperasi penting untuk diselesaikan karena secara

langsung berhubungan dengan kinerja koperasi dalam perekonomian masyarakat

yang menjadi peran utama koperasi dan daya tarik koperasi. Kelompok masalah ini

terdiri dari : (1) Manajemen belum berkembang, menyebabkan koperasi sulit meng

optimal kan pelayanan dan berhubungan dengan pihak lain : (2) Koperasi belum

dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya : (3)

Pemanfaatan SDM dilingkungan oleh koperasi belum optimal : (4) Disorientasi

kegiatan usaha dari untuk memenuhi kebutuhan anggota menjadi keperluan

pengembangan bisnis : (5) Koperasi sulit untuk menjalin kerja sama baik dengan

kalangan Usaha Mikro dan kecil maupun usaha besar : (6) Jaringan koperasi yang

berjalan terseg mentasi belum mencapai skala usaha optimal dan rapuh

kelangsungannya dari : (7) Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis

kepentingan anggota

4). Kondisi / karakter UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam katagori penting untuk segera disele

lesaikan secara langsung menggambarkan potensi, kondisi dan eksistensi UMKM

dalam perekonomian.. Adapun beberapa masalah yang termasuk dalam kelompok

masalah ini dan merupakan masalah pokok yang menyebabkan timbulnya masalah

lain adalah : (1) Unit-unit usaha baru lebih banyak tumbuh karena desakan

kebutuhan lapangan kerja (2) Produk-produk UMKM tidak berdaya saing karena

berada pada sektor yang cepat jenuh dan berkualitas rendah : (3) Nilai tambah dari

usaha UMKM rendah karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah

jadi.

5) Kondisi Usaha UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam katagori masalah yang penting untuk

segera diselesaikan karena secara langsung akan mempengaruhi eksistensi UMKM

dalam perekonomian. Beberapa Masalah yang menonjol dari kelompok ini adalah ;

(1) Kondisi usaha UMKM lemah dan jaringan pasar UMKM sangat terbatas dan

dikuasai oleh sekelompok pengusaha lain yang membangun kartel : (2)UMKM

menghadapi kesulitan dalam mengakses bahan baku : (3) Kualitas produk KUMKM

relatif rendah karena memakai bahan baku berkualitas rendah dan bahan-bahan

berbahaya. : (4) Pendapatan UMKM relatif rendah karena skala usahanya yang

kecil serta pasar bahan-baku dan produknya dikuasai peda gang besar : 5) Karena

pendapatan yang sedikit, maka UMKM khususnya pengusaha mikro ter masuk

dalam kelompok miskin yang tidak memiliki kelebihan uang untuk ditabung : (7)

Sebagian besar pengusaha mikro merupakan kelompok marginal dengan pola

hidup gali lubang tutup lubang (Survival strategic).

6.3. Masalah Kurang Penting

1.) Produksi dan Teknologi UMKM

Kelompok masalah dengan rata-rata nilai skors skala prioritas sebesar1,86 ini

termasuk dalam katagori masalah yang kurang penting tetapi dalam jangka

menengah dan jangka panjang perlu diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang

termasuk dalam kelompok ini adalah : (1) Teknologi produksi yang digunakan oleh

UMKM sangat rendah sehingga kualitas dan produktifitas UMKM rendah : (2)

Berbagai sebab mengakibatkan KUMKM sulit untuk melakukan inovasi teknologi :

(3) UMKM belum mampu mengaplikasikan berbagai tekonologi tepatguna dari luar

negeri. : (4) Hasil inovasi teknologi dari kalangan UMKM belum mendapat

perlindungan. : (5) Banyak temuan teknologi dan peralatan dari lembaga-lembagalembaga

peneliti an yang belum dapat dimanfaatkan oleh Kope rasi dan UMKM. :

(6) Sertifikasi inovasi teknologi hanya dila kukan terhadap peralatan produksi.

2). Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah masuk dalam kelompok tersendiri karena dari kebijakan ini

timbul berbagai masalah tidak saja masalah yang dapat diselesaikan oleh

pemerintah daerah tetapi juga masalah masalah yang penyelesaiaannya menjadi

kewenangan dari pemerintah pusat. Kelompok masalah ini cukup penting dan

memiliki nilai rata-rata skala prioritas mencapai 1,98 atau hampir termasuk dalam

masalah penting yang harus segera diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang

termasuk dalam kelompok ini adalah ; (1) Otonomi daerah berimplikasi pada

keragaman bentuk instansi yang membidangi Koperasi dan UMKM.: (2) Pemerintah

Daerah belum memiliki konsepsi yang jelas tentang arah kebijakan, pendekatan

dan pola operasional pemberdayaan Koperasi dan UMKM : (3) Sistem organisasi

pemerintahan belum memberikan gambaran yang jelas komitment pemerintah

daerah un tuk mendukung program pemberda yaan koperasi dan UMKM : (4)

Keterlibatan Pemerintah daerah da lam beberapa kegiatan program masih sangat

terbatas : 5) Program bimbingan dan penyuluhan perkoperasian didaerah belum

dapat dilaksanakan dengan baik ; 6) Untuk memperbesar PDB dan PAD

Pemerintah daearah lebih lebih mengutamakan pengelolaan sumberdaya di

lakukan oleh menengah dan usaha besar dan ; (7) Kurangnya ketersedian

prasarana dan sarana ekonomi menyebabkan Koperasi dan UMKM tidak terdorong

untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru :

3). Program Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM

Kelompok masalah ini memiliki rata-rata nilai skala prioritas yang juga

cukup tinggi yaitu mencapai 1,89 atau mendekati kriteria masalah penting yang

harus sesegera mungkin diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk

adalam kelompok ini adalah : (1) Sejak era reformasi tidak ada paradig ma

pemberdayaan KUMKM yang disepakati oleh semua instasi dan kala ngan

stakeholder : (2) Pemberdayaan koperasi dan UMKM dipersepsikan tidak kontributif

terhadap pencapaian target makro ekonomi ; (3) Pemberdayaan koperasi dan

UMKM cenderung semakin dijauhkan dari pendekatan ekonomi dan semakin

dilekatkan pada pendekatan penga man sosial : (4) Perumusan visi dan sasaran

pemba ngunan sektoral tidak dikaitkan de ngan program pemberdayaan kopera si

dan UMKM ; (5) Ada kesan secara sistemik koperasi dikurangi peranaannya dalam

sistem perekonomian nasional : (6) Koperasi tidak lagi dipandang sebagai opsi

untuk memenuhi motif ekonomi masyarakat dan : (7) Koperasi hanya dijadikan

sebagai alat dalam mendukung kegiatan-kegitan pembangunan sektoral, atau

peran koperasi hanya sebatas iinsti usi pendukung kegiatan program


                                                     vio hichael febriano (27211294) / 2EBO9

Fakultas Ekonomi

2011-2012